MW KPO Cirebon - Komitmen Ponpes Ketitang Cirebon dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak kembali mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Sekretaris Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU, Yenny Wahid, memberikan penghargaan atas konsistensi pesantren tersebut dalam mengampanyekan gerakan pesantren ramah anak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan keagamaan saat ini. 

Menurut Yenny Wahid, langkah yang dilakukan Ponpes Ketitang Cirebon menjadi bukti bahwa pesantren mampu menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan hak-hak anak serta membangun karakter generasi muda secara menyeluruh. 

Ia menyampaikan saat menghadiri rangkaian Haul KH. Salwa Yasin, KH. Asror Hasan, dan KM Adnan Amin serta Haflah Imtihan ke-47 Pondok Pesantren Ketitang di Desa Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam (20/6/2026). Yenny mengaku terharu melihat komitmen Ponpes Ketitang Cirebon yang sejak 23 Juni 2023 mendeklarasikan Gerakan Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA).  

Mengutip dari laman Kemenag Kota Cirebon. Demi terwujudnya Gerakan Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) semakin meluas, sebanyak 36 Pimpinan Pondok Pesantren di Kota Cirebon menyampaikan deklarasi mendukung terwujudnya Pesantren Ramah Anak di Kota Cirebon. Deklarasi dilakukan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon pada Rabu (22/7/2026).  

Deklarasi tersebut dipimpin oleh Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Ahmad Mujtahif Lafif. Selain pondok pesantren, unsur Forum Komunkasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Cirebon, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an (FKPQ) kota Cirebon, dan IPPAQI Kota CIrebon pun turut melakukan deklarasi. Mereka bersama-sama membacakan komitmen dan menandatangani deklarasi sebagai bentuk kesungguhan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Hj. Riana Anom Sari, yang menyaksikan deklarasi menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Pesantren pun memiliki peran dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi selama menempuh pendidikan. 

"Pesantren harus terus menanamkan akhlakul karimah dan memenuhi hak-hak anak. Para santri juga perlu dibekali keterampilan hidup sehingga mampu mandiri secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, lulusan pesantren tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga menguasai soft skill yang menunjang kehidupan mereka di masa depan," ujarnya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Buntoro Tirto, yang juga hadir menyampaikan bahwa gerakan Pesantren Ramah Anak sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan Kota Layak Anak. 

"Pesantren ramah anak menjadi bagian penting dalam menciptakan Kota Cirebon yang semakin ramah anak. Pemenuhan hak-hak anak harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal," ungkapnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kota Cirebon, H. Muchamad Nidzom, mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pesantren. 

"Kami bersama para pimpinan pondok pesantren dan berbagai forum terkait berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang penuh rahmah dengan mengedepankan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di pesantren," katanya. 

Melalui deklarasi ini, Kementerian Agama Kota Cirebon berharap budaya pesantren yang ramah anak semakin mengakar di seluruh pondok pesantren. Dengan lingkungan belajar yang penuh kasih sayang, aman, bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, mandiri, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 

Semoga !